Sejarah Berdirinya PDA

Partai Damai Aceh (PDA)

 
Partai Damai Aceh (PDA) merupakan Partai Lokal di Propinsi Aceh, Partai Damai Aceh (PDA) merupakan satu dari tiga partai yang lolos untuk mengikuti pemilu legislatif 2014. Dan pada tahun ini pencabutan nomor disamakan antara Partai politik tingkat nasional dan tingkat Daerah. Hal ini tentu ada rasa kebersamaan yang dimunculkan oleh KPU.

Sebelumnya Partai Damai Aceh (PDA) menyerahkan berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu 2012 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Selasa 4 September 2012. sebagaimana diberitakan dalam media berita online Aceh post. Penyerahan berkas partai lokal itu dilakukan oleh Ketua Umum PDA Teungku Muhibussabri AW, Sekjen PDA Teungku Khaidir, Ketua I Sophan Sofyan, Waled Seulimeum dan semua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. Para pengurus PDA ini diterima Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh dan jajarannya.

Partai Damai Aceh sebenarnya bukan partai lokal baru. Partai ini cikal bakal dari Partai Daulat Aceh. Karena Partai Daulat Aceh ga mencapai perolehan suara batas minimal untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya, sehingga Partai Daulat Aceh di ganti nama menjadi Partai Damai Aceh. Dari pergantian nama itu ga banyak yang berubah, hanya ada beberapa perubahan dalam anggaran dasar Partai Damai Aceh sekarang. PDA tetap partai ulama, visi dan misi juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Visi-misinya tetap sama, partai ini hanya menambahkan semangat syariat di dalamnya. Perubahan lainnya hanya terjadi pada struktural dan logo partai saja.

Visi dan misi digagas oleh para ulama dan santri dayah (pondok pesantren) itu tetap pada penegakan syariat Islam, seperti diusung PDA sebelumnya.

PDA mengklaim sebagai partai ulama, sebagaimana sebelumnya juga di Partai Daulat Aceh (PDA). Visi dan misi antara Partai Damai Aceh dan Partai Daulat Aceh nyaris tidak memiliki perbedaan. Saat Pemilu 2009 lalu, Partai Daulat Aceh hanya mampu mengirimkan 1 kursi di DPR Aceh.

Misi
Mewujudkan Aceh Yang Religius, Bersatu, Adil, Damai Dan Makmur Dalam Bingkai Syari’ah Yang Kaffa.

Sejarah Berdiriya PNA

Partai Nasional Aceh (PNA) adalah salah satu partai lokal Aceh yang dibentuk oleh Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ide dasar lahirnya PNA, dilakukan melalui penjajakan yang mereka gelar dalam sebuah musyawarah besar dengan pendukungnya yang mewakili semua kabupaten dan kota di Aceh. Dalam musyawarah itu juga Muksalmina mengatakan mereka secara bersama-sama menyusun Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir.Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen peRsyaratan pendirian partai antara lain, Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina (Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk),Muharram Idris (mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima GAM Linge) Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat Aceh).Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Mukhsalmina (mantan panglima GAM Aceh Rayeuk) dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwail Depkumham Aceh, Syamsul Bahri.

Adapun susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh adalah, Ketua Umum dijabat oleh Irwansyah, Sekjen dijabat oleh Mukhsalmina, Wakil Sekjen, Ligadinsyah, Bendahara Umum, Lukman Age dan Wakil Bendaha Umum dijabat oleh Amni Ahmad Marzuki.Dalam kesempatan itu, Mukhsalmina menegaskan bahwa ide awal pembentukan partai yang mereka motori tersebut adalah sebagai pembaharuan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang bermartabat. “Partai ini adalah wadah pemersatu seluruh masyarakat Aceh dimanapun dia berada,” ujarnya, usai melakukan pendaftaran sebagaimana dimuat dalam Acehpost.com 

Pihaknya pun menegaskan bahwa PNA adalah Partai untuk menampung aspirasi masyarakat yang ingin berpolitik praktis. Pengurus maupun pendiri partai ini tidak hanya dari mantan GAM, tetapi juga masyarakat lainnya, baik di Aceh maupun luar Aceh,” dan partai terbuka dan mengedepankan proses – proses demokrasi, partai akan dibangun dengan sistem musyawarah dengan mekanisme kongres.”Kita ingin nasionalkan partai ini dan bukan hanya milik orang Aceh yang ada di Aceh saja, orang Aceh yang ada diluar akan kita ajak juga untuk bersama – sama membangun Aceh,” sebutnya. P

Partai Nasional Aceh berlambang sebuah bintang putih besar yang dilingkari dua untaian padi di sisi kiri dan kanan. Masing-masing untaian padi terdiri dari 17 butir. Di atasnya juga ada lima buah bintang kecil warna putih.

“17 padi merupakan 17 wilayah GAM dan KPA. Sedangkan bintang besar itu melambangkan sebuah tumpuan harapan bagi rakyat Aceh yang bisa menerangi rakyat Aceh. Warna orange kita pilih sesuai warna vitamin karena masyarakat Aceh masih membutuhkan vitamin,” kata Ketua Umum Partai Nasional Aceh Irwansyah yang akrab disapa Muksalmina dalam konferensi pers di Aula Kantor Kanwil Hukum dan HAM Aceh

Bintang besar warna putih memiliki pengertian sebagai cita-cita yang tinggi.

Untaian padi bermakna kemakmuran dan kesejahteraan.

17 Butir padi pada masing-masing untaian teritorial sejarah perjuangan Aceh.

Latar logo yang berwarna oranye bermakna kejayaan, keagungan, kebersamaan, dan kekuatan.

Lima bintang kecil di atasnya memiliki pengertian sebagai lima rukun Islam.

Sedangkan untuk Pengurus Partai Nasional Aceh adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : Irwansyah (Tgk. Muksalmina)

Sekretaris Jenderal : Muharam Idris

Wakil Sekretaris Jenderal : Ligadinsyah

Bendahara DPP : Lukman AG

Wakil Bendahara DPP : Amni Ahmad Marzuki

Kepala Sekretariat PNA Aceh Besar : Nasri

Demikian Gambaran sekilas tentang Partai Nasional Aceh (PNA), Memang banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Jika teman-teman ingin berbagi informasinya kami ucapkan terima kasih. Dan jika Anda mendukungnya atau memiliki pilihan yang lain dapat disampaikan melalui Polling partisipasi politik Anda pada Pemilu 2014 atau melalui Partai Politik Peserta Pemilu Indonesia 2014

Sejarah Berdirinya Partai Aceh

 

I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU.

Partai politik ini bernama GAM, yang didirikan di Banda Aceh pada hari senin, tanggal 04 Juni 2007. Selanjutnya pada hari Sabtu, 23 Februari 2008 Partai GAM diubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Selanjutnya pada hari Selasa, 22 April 2008  Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) diubah menjadi PARTAI ACEH. Pimpinan PARTAI ACEH berkedudukan di ibukota Pemerintahan Aceh yaitu di kota Banda Aceh.

II. AZAS DAN TUJUAN

a. Partai Politik ini berazaskan Qanun Meukuta Alam Al Asyi. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2007 terjadi perubahan azas partai menjadi azas Pancasila dan UUD 1945 serta Qanun Meukuta Alam Al Asyi

b. Tujuan PARTAI ACEH adalah

1) Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama dan negara.

2) Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang di tandatangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

3) Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materil dan spirituil bagi seluruh rakyat Aceh.

4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan Hak Asasi Manusia.

III. SIFAT, FUNGSI DAN USAHA

a. PARTAI ACEH bersifat independent dan terbuka.

b. PARTAI ACEH berfungsi sebagai alat pemersatu perjuangan politik ACEH.

c. PARTAI ACEH berusaha;

1) Menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh.

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat.

3) Melaksanakan pendidikan politik rakyat Aceh.

4) Proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

IV. DOKTRIN

PARTAI ACEH mempunyai doktrin “Udep Beusare Mate Beusadjan, Sikrek Gaphan Saboh Keureunda”.

V. KEANGGOTAAN

Anggota PARTAI ACEH terdiri dari;

1. Anggota biasa

2. Anggota kehormatan

3. Anggota muda

VI. KEDAULATAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN PARTAI

1. Kedaulatan partai berada pada seluruh anggota dan dilaksanakan melalui musyawarah besar.

2. Susunan Partai terdiri dari;

· Dewan Pimpinan Aceh (DPA) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingk Aceh.

· Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Wilayah.

· Dewan Pimpinan Sagoë (DPS) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Sagoe.

· Dewan Pimpinan Mukim (DPM) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Mukim.

· Dewan Pimpinan Gampông (DPG) adalah pimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Gampong.

VII. VISI

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai NKRI serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan NKRI, dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

VIII. MISI

Menstransformasi dan atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dari citra Revolusi Party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk memakmurkan hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.

Sejarah Berdrinya Partai PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta. Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi  Muballigh Indonesia (Bakomubin),Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR.H. Mohammad Natsir, Prof.DR.HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

 

Pada awal berdirinya PBB diketui oleh Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH,MSc tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang mempelopori Amandemen Konstitusi Pasca reformasi ditengah tuntutan Federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu dan pernah pula menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan DR. H.MS. Kaban diangkat sebagai Sekretaris Jendral, tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para cukong kayu dan perambah hutan Indonesia. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB pada tanggal 1 Mei 2005 dan Drs.H. Sahar L. Hasan  sebagai Sekjen. Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali DR.H.MS Kaban sebagai Ketua Umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syuro dan  BM Wibowo,SE., MM., mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai Sekretaris Jenderal.

Partai Bulan Bintang sejak reformasi  telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu tahun 1999, 2004 dan Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

 

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, PBB memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% dan dengan system parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Namun PBB masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejarah Berdirinya PKP Indonesia

 

Berawal dari sekelompok putra-putra bangsa yang melihat bahwa penyelenggaraan negara mulai membawa rakyat semakin jauh dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dengan porak-porandanya pilar-pilar kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai akibat tekanan paham globalisme. Perkembangan ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan sehingga mereka tergugah untuk berkumpul dan bertukar pikiran untuk menentukan langkah dan solusi yang tepat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, mereka sepakat membentuk gerakan, yang dinamakan GKPB singkatan dari Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa. Penggagas utama adalah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dibantu beberapa teman-teman lain yaitu Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala. GKPB didirikan pada pertengahan tahun 1998. Misi gerakan ini kemudian disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dengan membuka cabang-cabang GKPB di berbagai daerah.

Dalam perjalanan organisasi ini, terjadi diskusi di antara para penasehat dan sesepuh, diantaranya adalah Try Sutrisno dan Edi Sudradjat. Pada akhirnya disimpulkan, perlu dibentuk suatu wadah partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 1999. Namun sementara itu, GKPB tetap melanjutkan misinya sebagai suatu gerakan moral di masyarakat. Tak berapa lama kemudian, dibentuklah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Januari 1999, dengan Ketua Umum Edi Sudradjat, dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman, dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta, Udju S. Dinata, Anton J. Supit dan Sutradara Ginting. Sementara Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudhohusodo dan David Napitupulu tetap berjuang melalui GKPB.

 

Jadi, sebenarnya PKP lahir untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. PKP ada untuk mengantisipasi komponen-komponen bangsa yang justru hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa. Hal ini yang dinilai telah mengakibatkan terjadinya krisis multi dimensi dan membuka peluang bagi unsur-unsur asing untuk intervensi dan menguasai Negara kita. PKP juga ingin menegaskan bahwa untuk menjaga persatuan, harus mempunyai ideologi yang sama, ideologi yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila.

Pada Pemilu 1999, PKP berhasil mencapai perolehan dukungan suara rakyat yang cukup membanggakan berbanding kesiapan sumberdaya yang minim serta tenggang waktu persiapan yang sempit. Hasil Pemilu 1999 menetapkan PKP diurutan 8 (delapan) perolehan suara dari 48 (empat puluh delapan) Partai Politik. Sayangnya, posisi dan perolehan suara yang diraih tersebut tidak melampaui ketentuan electoral threshold (ET). Kongres PKP Tahun 2000 memutuskan untuk tetap eksis dan menjadi peserta dalam Pemilu 2004. Maka PKP melakukan metamorfosa menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) sebagai bentuk jalan keluar atas pembatasan UU Bidang Politik. PKP/ PKP INDONESIA merupakan suatu manifestasi kejuangan dengan misi strategis yang jelas dan tegas. Misi strategis itu adalah menjaga persatuan dengan mewujudkan keadilan, dalam wadah Negara Kebangsaan - Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai ini adalah Partai Kebangsaan yang memandang persatuan dan keadilan dalam satu tarikan nafas perjuangan. Untuk menjaga dan memelihara persatuan bangsa, sikap PKP INDONESIA sangat jelas dan tegas, yakni: KAMI PANTANG MENYERAH.

 

Dari sejarah, motivasi, nilai-nilai dasar dan cita-cita kelahiran PKP INDONESIA terlihat jelas bahwa partai ini adalah partai misi artinya kelahiran dan keberadaannya adalah untuk mengemban misi bagi kepentingan yang lebih besar dan mendasar bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan atau sekedar mengejar kekuasaan belaka. Kesetiaan Ideologi kita adalah kepada dasar dan falsafah negara, kepentingan politik kita adalah keselamatan negara dan kemakmuran rakyat, serta konsepsi kekuasan kita adalah dalam rangka menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sejarah Berdirinya Partai Hanura

• 
  Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.
• Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut.
  1. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
  2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
  3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
  4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
  5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita ‘berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan’. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.6.
  6. Kita kembangkan semangat perjuangan, ‘Semua untuk satu, satu untuk semua’. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
  7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.
  8. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.
•  
  Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta.
• Komposisi dewan pendiri Partai HANURA di antaranya adalah: Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara ,Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan lain-lain.
   

Sejarah Berdirinya PPP

^{Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”}

 

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;

* KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
* H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.”



Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.

 

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung

Sejarah Berdirinya PAN

 

Tanggal berdiri : 23 Agustus 1998
Inisiator : Prof. Dr. Ir. HM. Amien Rais, MA
Pendiri : Amien Rais, Goenawan Muhammad, Rizal Ramli, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, Faisal Basri, A Fatwa, Alvin Lie Ling Pao, Zoemrotin.
Azas Partai : Pancasila
Lambang partai : Gambar matahari yang bersinar dengan background warna biru.
Ketua Umum PAN : Soetrisno Bachir
Sekretaris Jenderal PAN : Zulkifli Hasan
Ketua MPP DPP PAN : Prof. Dr. Ir. HM. Amien Rais, MA
Alamat : Rumah PAN, Jl. Warung Buncit Raya Kav No. 17 Jakarta Selatan. Telp : (021) 797 5588 Fax : (021) 797 5632

Awal berdirinya Partai Amanat Nasional dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organisasi gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Asas partai ini adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam terdapat dalam Anggaran Dasar PAN Bab II, Pasal 3 [2] dengan VISI & MISI Membentuk masyarakat Indonesia baru yang berdasarkan moralitas agama, perikemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Misi ini dalam implementasinya selalu bersandar pada etika dan fatsun politik.

PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. Ir. HM. Amien Rais MA (mantan Ketua umum Muhammadiyah), Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya dengan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003.

Tanggal 5-7 Juli 1998, dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat Wilayah(provinsi). Dalam sidang komisi, mayoritas peserta menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru. Namun dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi parpol, juga tidak akan membidani lahirnya sebuah parpol. Tetapi warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan minat dan potensinya.

Tanggal 22 Juli, Amien Rais menghadiri pertemuan MARA di hotel Borobudur. Hadir dalam acara membahas situasi politik terahir ini, antara lain: Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Dawan Raharjo, Ratna Sarumpaet, Zumrotin dan Ismet Hadad. Dari hasil diskusi dan evaluasi kinerja MARA, Goenawan kemudian menyimpulkan bahwa disepakati perlunya MARA memersiapkan pembentukan partai, disamping fungsinya semula sebagai gerakan moral. Tim kecil yang diharapkan akan membidani lahirnya sebuah parpol kemudian dibentuk.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) (Selengkapnya di Sejarah Partai Amanat Nasional ).



PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif.

Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa (Selengkapnya terdapat di Platform Partai Amanat Nasional) Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif.

Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

 

Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dalam wujud sebuah parpol. Jadilah tanggal 23 Agustus 1998, PAN didirikan.

PAN menyebut dirinya partai terbuka, namun tak urung sebagian publikmenyebutnya sebagai partainya orang Muhammadiyah. Hal ini tak terlepas dari sosok ketua umumnya, Amien Rais yang pernah memimpin ormas Muhammadiyah.

PAN dalam Pemilu 1999 ternyata gagal menjadi yang pertama. Partai ini hanya masuk 5 besar dengan meraup 7% suara. Persentase ini dalam Pemilu 2004 makin menurun menjadi 6,4% meski perolehan kursi DPR meningkat. PAN juga gagal mengantarkan Amien Rais menjadi presiden pada pilpres 2004.

Partai Amanat Nasional (PAN) saat ini dipimpin oleh Soetrisno Bachir, seorang pengusaha asal Pekalongan. Soetrisno Bachir merupakan seorang sosok pengusaha yang berhasil dan dikenal sangat dermawan serta seorang yang berbudi pekerti sangat baik dan bijaksana serta memiliki kecerdasan yang luar biasa dan seorang yang sangat santun kepada siapaun juga. Pada masa awal tahun 2008, Soetrisno sempat mengagetkan ketika mendominasi kampanye pencitraan dirinya di layar-layar televisi Indonesia.

Sejarah Berdirinya Partai Demokrat

 

Sejarah baru Partai Demokrat (PD) dimulai. Dinamika yang terjadi pada Rapimnas PD di Jakarta, 17/2,  mengindikasikan dengan jelas bahwa PD bukan lagi milik SBY atau tunduk pada hegemoni SBY. PD telah menjadi milik kader-kadernya dan hanya tunduk kepada AD/ART partai. Beruntunglah PD memiliki Anas Urbaningrum yang menjabat sebagai Ketua DPP pada momen yang tepat. Jika bukan karena kapabilitas Anas Urbaningrum dkk dan atas berkat Tuhan YMK, niscaya PD hampir jatuh ke pelukan feodalisme ortodok yang akan menjerumuskan partai itu ke lubang sejarah!

Siapa pun tak boleh pandang enteng terhadap konstitusi partai. Jangankan kader biasa, bahkan SBY pun nyaris menanggung malu karena mencoba-coba melangkahi AD/ART. Parodi Rapimnas hari ini merupakan peringatan keras bagi para sengkuni, jangan sok merasa berhak menjadi warga istimewa Partai Demokrat.

Sekarang terpulang kepada kader-kader partai untuk melakukan pembenahan, dengan Anas Urbaningrum sebagai lokomotif perubahan. Bukan hanya retorika-retorika melainkan tindakan nyata. Sudah terlalu lama partai ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memuluskan ambisi-ambisi politiknya, sehingga nama besar partai ini terjerumus ke jurang kehancuran. Tiba waktunya meluruskan sejarah. Jika Anas Urbaningrum sukses melakukannya maka bukan tak mungkin elektabilitas partai ini akan menjulang melampaui yang lalu-lalu

 

Langkah pertama adalah mengembalikan fungsi partai pada kedudukan sebenarnya. Terdapat batas yang jelas antara legislatif dan eksekutif. Tak ada istilah partai penguasa, karena parpol itu hanya berhak mengajukan calon, sedangkan yang memilih adalah seluruh rakyat. Selanjutnya Lembaga DPR itu bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, di samping tugas konstitusional lainnya. Dalam hal ini Partai Demokrat harus melepaskan diri dari dominasi Presiden SBY, karena mennggabungkan keduanya akan menimbulkan kerugian di kedua sisi.

Langkah penting Anas berikutnya adalah memangkas semua instrumen feodalistik di atas DPP PD, dengan cara yang ‘njawani’ tanpa membuat para tetua terkejut. Sesungguhnya Majelis Tinggi, Majelis Kehormatan, Dewan Pengawas, dll, itu tak ada faedahnya, hanya menghambat kemajuan, kalau bukan akal-akalan pendiri partai untuk melestarikan hegemoninya. Lembaga Tertinggi partai adalah DPP, di atasnya lagi adalah AD/ART. Kalaupun dibutuhkan satu elemen lagi di atas DPP, itu hanyalah Dewan Penasehat, tempat berkumpulnya para sesepuh partai sambil terkantuk-kantuk mengulurkan pengalaman-pengalaman mereka. Dewan Penasehat tidak memiliki wewenang operasional apa pun!

Langkah ketiga adalah keluar dari koalisi partai atau membubarkan koalisi partai yang aneh itu. Tak ada istilah partai koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Setgab koalisi itu pada akhirnya akan mengebiri kewenangan DPR, padahal DPR itu dibutuhkan sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintahan

 

Langkah selanjutnya adalah menjadikan Fraksi Demokrat di DPR sebagai motor penggerak lembaga legislatif. Jumlah anggota F-PD di DPR begitu banyaknya. Jika F-PD menginginkan KPK bekerja secara profesional, maka KPK akan bekerja profesional. Jika F-PD di DPR menginginkan Kasus Century terungkap secara transparan, maka kasus Century akan terungkap. Jika F-PD menginginkan presiden bekerja maksimal, maka presiden akan bekerja maksimal. Pokoknya, dengan banyaknya Anggota F-PD di DPR, terbuka peluang bagi Partai Demokrat mendesakkan aspirasinya memajukan kehidupan berbangsa.

Itulah agenda pemulihan nama baik partai, bukan yang lain-lain. Jika Partai Demokrat di bawah pimpinan Anas Urbaningrum dapat menjalankannya, maka PD akan bangkit dengan segala kebesarannya. Jika tidak, maka kesempatan yang terbuka hari ini akan menjadi pepesan kosong belaka.

Sekaranglah waktunya. Terserah kepada Ketua DPP dan segenap kader-kadernya

 

Mau maju atau tidak, semua terserah Anda!